NO BODY”S P”FECT-Together We Discover


Mengamati Wajah Mahasiswa dengan Melepas Kaca Mata Politik
June 22, 2007, 6:09 am
Filed under: Menu Mahasiswa

 Olehn: AACh (KOMPAS, Selasa 16 Februari 1988)

Sebagian besar lingkup pembicaraan mengenai kehidupan mahasiswa dan kampus dalam konteks kemasyarakatan dewasa ini hampir tidak pernah menghindar dari cara pandang politik. Unsur-unsur politik sering tercermin dalam bentuk masukan, komentar, dan tanggapan yang terlontar lewat media atau dimanifestasikan dalam bentuk manajemen politik terhadap aktivitas kampus yang dijalankan oleh mahasiswa.

            Selama unsur-unsur politik tadi berkisar pada bahan diskusi, polemik ataupun debat, ia kadang-kadang memang menjanjikan gema tersendiri. Namun, dalam lingkup kehidupan kampus yang terasa saat ini, sejak larutnya orang dengan nilai-nilai politik, masalah sebenarnya yang dihadapi komunitas kampus telah berkembang jauh memasuki masalah lain yang lebih penting bagi dunia pendidikan. Kalau sampai pada masalah ini tentunya layak kita bertanya, belum saatnyalah kita bertanya, belum saatnyalah kita berbicara mengenai citra kampus dengan melihat tidak dari persepsi politik semata? Dan apakah unsur-unsur politis yang selama ini terlalu sarat memadati konsepsi mengenai keberadaan kampus tidak sepatutnya kita telaah kembali?            Di satu pihak masih terdapat anggapan kuat dari kalangan sejumlah mahasiswa, yang mengatakan bahwa untuk mengembalikan spirit kerakyatan dan menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa, perlu ditingkatkan keleluasaan bagi mahasiswa untuk berpolitik. Anggapan ini secara implisit bertolak dari penilaian terhadap peranan yang (pernah?) berhasil dilakukan mahasiswa pada masa lampau.            Namun menurut hemat penulis, ada pandangan lain yang tak kalah menariknya untuk dikemukakan dalam rangka menanggapi keinginan untuk memperbaiki citra kampus yang dinilai kini sedang merosot. Pandangan ini bertolak dari kebutugan melakukan peranan positif dan konstruktif dari komunitas kampus lewat keluwesan sistem politik. Jadi yang dibutuhkan bukanlah keleluasaan berpolitik bagi mahasiswa tetapi keluwesan sistem politik.            Keleluasaan berpolitik tentu saja mengacu pada kemauan untuk menempatkan politik sebagai landasan sekaligus tujuan seseorang atau sekelompok orang sebagai sarana mobilitas. Sedangkan yang dimaksud keluwesan sistem politik, berarti sejauh mana watak sistem politik dan pranata yang menunjangnya dapat memberi iklim yang sehat bagi kemajuan pranata-pranata sosial lainnya seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri.            Sekarang kita bisa balik bertanya, apakah yang dituntut oleh komunitas kampus merupakan keleluasaan berpolitik ataukah keluwesan sistem politik yang memungkinkan dinamisnya kehidupan kampus? Menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperluas sasaran perhatian kita kepada sektor-sektor kehidupan lain yang kaitannya satu sama lain tidak dapat dipisahkan.            Mungkin perbandingan antar sektor ini lebih membantu banyak orang dalam memahami banyak persoalan sebenarnya dari pada metode perbandingan antarwaktu seperti yang ditujukan terhadap perilaku politik mahasiswa selama ini. Sebab, cara pandang yang hanya mengukur dari konteks waktu semata lebih mengantarkan orang kepada kesimpulan-kesimpulan politik semata pula. Lebih jauh lagi, cara pandang ini tanpa disadari sampai pula pada kekaburan konsepsi terhadap peranan mahasiswa itu sendiri, sehingga ada kalangan yang menilai bahwa merosotnya peranan mahasiswa berdasarkan identifikasi kecilnya peranan politik mahasiswa tersebut. Karena itu, menurut pandangan ini, jalan keluar untuk memperbaiki citra kampus yang ditawarkan adalah mengembalikan peranan politik mahasiswa seperti yang pernah dilakukannya.            Tetapi pandangan di atas ada kemungkinan keliru. Kemerosotan citra kampus yang dirasakan itu, bisa saja diakibatkan melemahnya kebiasaan-kebiasaan kritis dan budaya korektif dari kalangan mahasiswa dalam menanggapi berbagai masalah kemasyarakatan belakangan ini. Tentunya kurangnya daya tanggap tersebut bukanlah semata-mata mahasiswa tidak punya keleluasaan berpolitik, tetapi bisa jadi karena ketidakleluasaan mereka mengembangkan kultur intelektual dalam iklim pendidikan dewasa ini sebagai pengaruh dari dari watak sistem politik. Memang, penetrasi politik yang terlalu jauh mencampuri bidang-bidang lain bisa jadi mengakibatkan aktivitas dalam beberapa bidang tersebut terasa kurang dinamis. Sedangkan untuk kehidupan perguruan tinggi, sebagai gerbang kebudayaan, diperlukan iklim yang dinamis sehingga memberi daya kreatif yang besar.            Dan yang terasa sekarang dalam iklim perguruan tinggi, dinamika itu sepertinya kurang terlihat karena tidak diwarnai oleh suasana kompetitif yang memadai, sehingga tidak merangsang lahirnya tradisi kritis dan budaya kreatif sebagaimana layaknya peranan pusat pendidikan. Hal ini disebabkan wadah, peluang, dan kesempatan untuk itu memang tidak memadai ditinjau dari segi kebutuhan intelegensia mahasiswa.  Ketimpangan Tata Informasi Dilihat dari hubungan informasi antara lingkungan kampus dengan lingkungan suprakampus, terlihat dengan adanya ketimpangan tata informasi yang sedikit melemahkan lingkungan kampus itu sendiri. Kecilnya porsi yang didapat komunitas kampus dalam mengisi media yang disertai keterbatasan dalam pemilikan informasi beserta saluran-salurannya, juga melemahkan citra kampus itu sendiri di tengah kehidupan masyarakat. Karena, mungkin anggapan masyarakat terhadap kampus dan mahasiswanya tidak pernah berubah.            Mereka selalu ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan mahasiswa yang merupakan elite kaum muda. Bagaimana sebenarnya pandangan mahasiswa yang diharapkan dapat menemani keraguan masyarakat – entah karena masalah pelanggaran hukum, entah karena masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negeri sendiri atau di negeri lain – merupakan harapan dan pertanyaan yang lazim timbul di masyarakat. Memang disinilah terletak substansi dari peranan mahasiswa kapan pun di mana pun. Hal ini tidaklah sukar diterima bila mengingat hakikat ilmu pengetahuan yang biasa dikembangkan perguruan tinggi sesuai dengan filosofi keilmuan.            Sayangnya, respons hampir semua pihak selama ini terlanjur keliru melihat peranan mahasiswa pada masa lalu. Mereka hanya terpaku pada aksi politik mahasiswa yang dinilai berhasil dengan gemilang tanpa memilih faktor-faktor lain yang turut mendorong aksi tersebut serta proses sosial yang mengawalinya. Hal yang penting tetapi sering lupa dikaji, adalah adanya substansi di balik aksi yang pernah terjadi itu sebagai sasaran pergumulan intelektual sejumlah mahasiswa di mana-mana.            Substansi tadi, secara zat, jelas tidak dapat dilenyapkan sebagaimana aksi yang konkret. Aksi bisa diredam, dikekang, dan dihentikan, atau ditingkatkan dengan dorongan kekuatan lain. Tetapi, lain halnya dengan zat yang substansial tadi. Ia selalu ingin hidup dan berkembang kapan pun dan di mana pun para mahasiswa intelektual itu berada.            Kalau hal yang substansial seperti rasa keadilan, kejujuran, penegakkan kebenaran dan sebagainya kurang mendapat penyaluran memadai, maka hal itu akan mendorong timbulnya berbagai dampak intelektual yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi mahasiswa itu sendiri dan juga  bagi pembangunan bangsa keseluruhan. Sebab, aktivitas intelektual seperti abstraksi, konseptualisasi dan konstruksi pemikiran dan sebagainya sangat membutuhkan materi-materi yang hidup dan aktual. Padahal untuk melakukan aktivitas ini mereka tidak hanya membutuhkan teori-teori, tetapi juga keleluasaan mengembangkan diri mulai dari kesempatan memperoleh informasi sampai pada kesempatan menggunakan berbagai media. Kalau tidak, ia akan menjadi indikator kecilnya peranan mahasiswa.            Untuk hal ini, cara pandang politik saja tidaklah cukup dalam menilai bentuk dan sifat kegiatan mahasiswa, tetapi diperlukan pandangan yang lebih bersifat edukatif dengan memperhatikan substansi kegiatan mereka. Pandangan yang semata-mata bertolak dari unsur politik seperti yang banyak dikemukakan selama ini nyatanya hanya melahirkan kekaburan konsepsi terhadap peranan yang sesungguhnya dari mahasiswa. Akibatnya jalan pemecahan yang ditawarkan seringkali juga kabur. Ambillah contoh mengenai kekeliruan persepsi sejumlah orang terhadap aksi politik yang pernah dilakukan mahasiswa pada masa lalu. Berdasarkan anggapan mereka, aksi tersebut sama dengan aksi politik praktis yang biasa dilakukan orang dari parpol dan ormas; maka depolitisasi kampus telah disertai pula dengan imbauan kepada para mahasiswa yang ingin berpolitik supaya masuk ke parpol atau ormas. Tawaran ini tentu saja keliru, karena aksi mahasiswa jelas tidak mungkin disamakn dengan aksi politik praktis yang dilakukan orang yang duduk dalam parpol dan ormas. Aksi mahasiswa bukanlah untuk mencari kedudukan politik atau mengharapkan imbalan politik dari kegiatan mereka, sebagaimana lazimnya tujuan orng-orang yang duduk dalam parpol. Oleh karena itulah menurut hemat penulis, mengapa sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang memilih memasuki parpol atas nama kelompok mereka. Dari respons mahasiswa tersebut, sebenarnya dapat disadari bahwa mahasiswa tidak pernah berpolitik praktis seperti yang dimaksud dalam imbauan mereka.      Berpengaruh terhadap kreativitas Konsekuensi lain dari kekeliruan cara pandang terhadap peranan mahasiswa adalah diterapkannya manajemen politik terhadap beberapa bentuk aktivitas mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus. Semua kegiatan mahasiswa terkena birokratisasi prosedur, pengontrolan yang ketat, dan beberapa pembatasan. Proses ini jelas berpengaruh terhadap kreativitas kegiatan mahasiswa yang substansial tadi. Dalam kegiatan diskusi atau seminar misalnya, minat dan kemampuan mahasiswa makin menurun.            Secara kuantitas dan kualitas, mahasiswa yang berminat terhadap kegiatan pengembangan nalar di lingkungan kampus sendiri terus mengecil. Dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kadang-kadang terjadi hal yang agak lucu. Misalnya menyelenggarakan seminar mengenai koperasi tidak ketinggalan didatangi oleh petugas berpakaian preman, meskipun dua buah spanduk besar yang menyebutkan tema dan pembicaraan sudah dipasang di pintu masuk. Padahal masalah koperasi sedang giat-giatnya digalakkan pemerintah.            Dalam kasus-kasus seperti ini sering terlontar pertanyaan dari mahasiswa, kapan orang dari Depdikbud sekali-kali meninjau kegiatan diskusi mereka, supaya mereka juga menilai sejauh mana terjadi kemerosotan minat dan kemampuan rata-rata mahasiswa mengungkapkan pikiran-pikiran kritisnya? Tidakkah orang-orang di kalangan pendidik juga sekali-kali perlu mengontrol kegiatan calon-calon intelektual masa depan?            Kiranya sudah saatnya diterapkan cara baru untuk menatap wajah mahasiswa, tidak dengan kaca mata politik semata-mata. Karena, ada hal yang substansial yang perlu diperhatikan dari kegiatan komunitas kampus tersebut yang penting artinya dilihat dari sisi lain. Kaca mata politik mungkin sudah kabur sehingga mungkin ada kaca mata lain yang lebih jernih.***  

Andrinof A. ChaniagoKetua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI, Depok1987-1988, sebelumnya pernah menjabat ketua Badan Perwakilan Mahasiswa.



Memindahkan Pusat Pemerintahan, Lalu Memindahkan Ibu Kota
May 31, 2007, 1:15 pm
Filed under: Urban Politics

Oleh AACh

 

Laju pertumbuhan penduduk d kawasan mega-urban Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang jauh di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk nasional, adalah sumber dari kesemerawutan pelayanan publik di kawasan ini. Kesemerawutan tersebut akan makin bertambah apabila pengembangan kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya berjalan tanpa perencanaan dan pengendalian terpadu sebagai suatu kawasan megaurban Jabodetabek.

Meskipun kawasan pusat Jakarta sebagai kawasan pusat dari kawasan megaurban Jabodeabek terus diperindah oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan pengeluaran dana yang cukup besar, keindahan buatan itu makin tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kesemerawutan pelayanan publik dan masalah sosial yang makin kompleks sebagai sisi lain dari wajah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Masalah-masalah pelayanan publik dan sosial yang makin merosot tersebut tentu menyebabkan pengeluaran biaya kemanusiaan dan biaya sosial yang meningkat dari hari ke hari pada penduduk lapisan menengah ke bawah. Ujung dari setumpuk permasalahan itu nantinya tentu juga sampai pada stabilitas sosial dan politik di sekitar Jakarta, yang akhirnya juga berpengaruh terhadap perekonomian. Potensi masalah tersebut bisa dilihat dari beberapa indikasi penyakit sosial perkotaan yang muncul saat ini. Dari sekitar sembilan juta penduduk Jakarta tahun 1997 lalu, diperkirakan sekitar 1,8 juta jiwa terkena gangguan jiwa.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Sementara itu di daerah-daerah pinggiran Jakarta, terutama Tangerang dan Bekasi terdapat pula indikasi peningkatan jumlah pelaku bunuh diri selama paruh waktu pertama dekade tahun 90-an.<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

Indikator memburuknya pelayanan publik di Jabotabek bisa kita lihat dari efisiensi perjalanan bagi warga Jabodetabek ke tempat tujuan rutin yang makin menurun, sebagaimana terlihat dari waktu tempuh per kilometer perjalanan. Kalau di Jakarta untuk jarak tempuh kendaraan sekitar 25 km pada jam kerja butuh waktu perjalanan paling sedikit satu setengah jam, di kota-kota metropolitan lain jarak tempuh tersebut bisa dilalui dalam waktu sekitar 40 menit.

Itu artinya, pengorbanan waktu dan tenaga manusia, biaya penggunaan kendaraan dan penyusutan nilai komponen kendaraan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut perhitungan yang dibuat oleh Badan Prencanaan Pembanugunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, yang dikeluarkan akhir tahun 1999, biaya yang harus ditanggung masyarakat akibat kemacetan di Jakarta mencapai 900 juta dolar AS atau sekitar Rp 6.3 triliyun rupiah per tahun.<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>

Kondisi tersebut sebetulnya sekaligus mencerminkan perekonmian Jabodetabek yang tidak sehat, mengingatnya cukup besarnya sumber daya yang terbuang. Tetapi penyebab utama dari peborosan ini tidak lain adalah karena ketimpangan arus penumpang pada jam berangkat kerja dan jam jam pulang kerja karena sebagian besar warga Jakarta bergerak menuju kawasan pusat Jabodetabek pada pagi hari dan sama-sama bergerak pula meninggalkan kawasn tersebut pada sore hari. Dalam perjalanan pagi maupun sore tersebut, setiap pengguna kendaraan umum tidak hanya butuh bus kota, tapi juga oplet, bajaj, bemo, bahkan sebenarnya masih ada yang butuh becak. Sementara pengguna kendaraan pribadi, harus menghabiskan waktu yang sangat lama di perjalanan disertai konsumsi bahan bakar yang tinggi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sistem regulasi yang dimiliki pemerintah kota, turut pula membiarkan masalah pelayan transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi tidak efrisien. Sebuah moda yang tak efisien kadang harus dipertahankan untuk menampung kebutuhan ekonomi kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam sistem transportasi Jabodetabek, contoh ini paling mudah kita lihat pada jenis jasa transportasi ojek sepeda motor. Pada pengendara atau pemilik ojek ini membutuhkan area dan waktu yang tidak boleh diganggu jenis angkutan lain supaya bisa mendapatkan penghasilan. Karena itu, atas kehendak mereka tentunya, jenis angkutan lain harus punya pengertian untuk tidak melanggar daerah atau jam operasi ojek tersebut.

Bagi para pengguna jasa ojek, beroperasinya ojek dengan menghalangi operasi jenis kendaraan lain, tentu menimbulkan ongkos transportasi bahkan resiko yang tinggi. Tapi bagaimana kita harus melihat inefisiensi transportasi yang dipikul oleh banyak warga ibukota itu, terutama yang tinggal di pinggiran, dalam kacamata pembangunan keseluruhan? Sekali lagi, hal ini tentu merupakan bagian dari persoalan pembangunan di ibukota yang amat kompleks, termasuk karena sering tidak berdayanya pemerintah menguasai titik sentra lokasi prasarana publik.

Relokasi Pusat Pemerintahan

Sumpeknya kota Jakarta sudah mendorong munculnya ide-ide untuk memindahkan ibu kota dari daerah Betawi ini. Dari ide-ide yang muncul itu, intinya yang terdengar adalah adanya keinginan memindahkan ibu kota tersebut ke luar Jawa. Alasan yang dikemukakan adalah, selain untuk mengurangi beban Jakarta juga untuk memeratakan penyebaran penduduk ke luar Pulau Jawa. Ide ini juga dikemukakan dengan mengajukan contoh-contoh pembagian fungsi kota besar di negara-negara maju.

Tetapi sejauhmana ide memindahkan ibu kota luar Jawa itu mendesak atau realistis, meski dilihat dari rencana strategis cukup baik? Penulis merasa pertanyaan ini belum terjawab oleh para penggagas tersebut. Secara ekonomi saja, untuk kondisi keuangan negara seperti sekarang jelas tidak mungkin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Belum lagi dilihat dari biaya sosial dan kemungkinan munculnya masalah-masalah ekonomi politik dalam proses pembangunan prasarana karena lembaga politik dan birokrasi kita yang masih belum banyak berubah dari jaman Orde Baru. Intinya, bukan pemindahan ibukota itu tidak beralasan, tetapi dilihat dari segi urgensi waktu dan biaya, langkah penataan yang paling realistis untuk menata kembali pembagian fungsi ruang di Jabotabek.

Alasan Perlunya Pemindahan Fungsi Kawasan Pemerintahan

Kalau seandainya masalah keterkaitan tata ruang nasional dengan lokasi Ibu Kota saat ini bisa kita tunda dulu, dan lebih memprioritaskan perhatian pada setumpuk masalah yang dihadapi warga kota Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) sebagai masalah utama dengan segala dampak sosial, ekonomi dan politiknya, maka yang perlu dipikirkan saat ini adalah menata pola mobilitas warga jabotabek yang selama ini berorientasi ke pusat Jakarta. Pola orientasi yang tidak seimbang inilah yang membawa setumpuk masalah, mulai dari kemacetan, polusi, pemborosan waktu dan biaya dalam aktifitas rutin sehari-hari, hingga munculnya lokasi-lokasi rawan kejahatan karena sulitnya melibatkan masyarakat yang banyak memikul beban hidup tadi untuk terlibat dalam sistem keamanan lingkungan.

Masalah tadi mungkin bukan hanya karena pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, tetapi berawal pada munculnya wilayah pusat Jakarta menjadi satu-satu sentral medan magnit. Dalam perkembangan pembangunan fisik dari tahun ke tahun, yang terjadi adalah pembangunan yang bertolak dari perluasan medan magnit tadi. Maka ketika daerah sekitar sentral magnet tadi tidak lagi mampu menampung beberapa fungsi sekaligus, seperti fungsi pusat bisnis, perkantoran, pendidikan, wisata dan sebagainya, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Sebagian besar masyarakat terpaksa bermukim di pinggir dan di luar Jakarta, tetapi dalam aktifitas sehari-sehari mereka tetap memusatkan orientasinya ke pusat Jakarta tadi.

Kalau demikian sumber persoalannya, maka salah satu pemecahan adalah mengurangi jumlah masyarakat yang sehari-hari berorientasi ke pusat kota Jakarta tadi. Serangkaian aksi yang diperlukan adalah membatasi pertumbuhan bangunan yang membuat semakin bertumpuknya jumlah warga dan pengunjung ke wilayah pusat Jakarta, diikuti dengan penataan kembali fungsi-fungsi bangunan dan ruang yang tepat di dalam wilayah Jakarta dan wilayah Jabotabek. Bangunan yang menyebabkan tingginya intensitas dan frekuensi mobilitas manusia seperti perkantoran, pusat bisnis, pusat-pusat pendidikan, dan sebagainya jangan dibiarkan tumbuh mengikuti sentral medan magnet yang cuma satu-satunya.

Pendirian Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat ke Jonggol atau Sentul

Penulis melihat satu-satunya peluang dan cara yang paling realistis untuk mengurangi persoalan tadi adalah dengan memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Jonggol, atau ke Sentul, yang keduanya terletak di wilayah Kabupaten Bogor. Pilihan terhadap kawasan Jonggol atau Sentul karena pengembangan fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan perkantoran pemerintahan pusat masih bisa dilakukan dengan dukungan yang cukup dari kondisi lingkungan, dan masih mudah melakukan perencanaan dan pengendalian faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik.

Kawasan Jonggol masih memiliki lahan kosong yang cukup luas sehingga memberi kemudahan untuk penataan. Disamping itu, kawasan tersebut sudah memiliki inftrastruktur dasar untuk dikembangkan dan dihubungkan dengan beberapa daerah inti di sekitarnya, seperti Bekasi, Bogor dan Jakarta sendiri. Sementara jika pilihan dijatuhkan ke kawasan Sentul, masalahnya adalah lahannya yang agak terbatas sehingga kurang leluasa membuat perencanaan untuk menjadikannya sebagai kawasan pusat pemerintahan, Namun dengan prinsip efisiensi ruang melalui metode optimalisasi ruang vertikal, kawasan Sentul masih mungkin dijadikan alternatif untuk Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat. Untuk menjadikan kawasan ini menjadi Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat, kebetulan pengembangan fungsi tersebut didukung oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Kawasan tersebut dekat dengan Kota Bogor yang termasuk salah satu kota yang banyak menyimpan sejarah dari masa ke masa, termasuk di masa globalisasi ekonomi ini dengan diselenggarakannya pertemuan Kepala Negara-Negara APEC pertengahan Nopember 1994. Dengan status sebagai kota bersejarah, perubahan status Bogor menjadi pusat pemerintahan tidak perlu menimbulkan shock dalam proses komunikasi di masyarakat, dalam hubungan pemerintahan maupun dengan pihak luar.

Dengan pertimbanga yang lebih realistis, dalam arti untuk kebutuhan jangka menengah dan dilihat dari segi biaya ekonomi dan biaya politik, pilihan pada lokasi sekitar Jonggol atau Sentul tadi juga paling tepat dibanding memindahkan Pusat Pemerintahan ke Lampung atau Kalimantan. Untuk jangka penjang dengan persiapan yang lebih terencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa tersebut tetap penting untuk dipikirkan mengingat ancaman risiko sosial pertumbuhan mega-urban Jabodetabek. Namun karena untuk melakukan pemindahan ke luar Jawa itu diperlukan banyak pembangunan infrastruktur dari dasar dan mengingat belum banyak orang yang bisa berpikir jernih dari sudut pertimbangan politik, serta potensi munculnya persoalan-persoalan ekonomi-politik dalam proses pembangunan maupun sesudahnya, maka untuk jangka menengah yang bisa dilakukan demi perbaikan pelayanan publik bagi 23 juta penduduk Jabodetabek adalah menata ulang fungsi-fungsi ruang di kawasan Jabodetabek dengan pendekatan yang multidimensi.

Untuk kebutuhan itu, dengan memilih lokasi untuk Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat di sekitar Jonggol atau Sentul, antara lain dimaksudkan untuk melepaskan masyarakat Jabodetabek dari suasana perkotaan yang penuh sesak, menimbulkan pemborosan ekonomi, menumbuhkan potensi-potensi konflik baru, dan mendorong de-humanisasi di dalam masyarakat. Dengan mengeluarkan sebuah fungsi ruang di pusat Kota Jakarta, yakni fungsi kawasan pemerintahan, diperkirakan arus pergerakan perjalanan sehari-arah warga Jabodetabek akan lebih berimbang sepanjang hari. Arus perjalanan yang lebih seimbang tersebut akan mengurangi titik-titik kemacetan di pintu-pintu masuk ke Jakarta yang dari tahun ke tahun semakin parah.

Pendirian Kawasan Perkantoran Pemerintahan Pusat yang tidak jauh dari Kota Jakarta sendiri jauh lebih murah dan efisien dari segi biaya dibanding memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Jika pilihan dijatuhkan ke kawasan di sekitar sentul, masalah tempat kerja Presiden sudah tidak jadi masalah karena Istana Bogor jelas layak untuk difungsikan sebagai kantor Presiden maupun sebagai tempat tinggal sehari-hari. Yang perlu dibuatkan bangunan baru di kawasan Sentul adalah kantor beberapa kementerian yang memang perlu dipindahkan untuk menciptakan keseimbangan beban dan fungsi ruang Kota Jakarta tadi. Untuk pengembangan sistem transportasi, lokasi Sentul mungkin juga tepat, karena mudah mengembangkan jaringan alternatif yang punya akses ke berbagai penjuru di Jabotabek.. Akses ke Bandara juga tidak ada masalah, termasuk untuk keperluan kenegaraan karena Bogor-Halim Perdanakusuma hanya berada pada jarak tempuh 40 menit.

Efisiensi biaya kepindahan ke Sentul juga otomatis bisa dilakukan karena beberapa kantor kementerian tidak perlu pindah karena sudah berada di pinggiran selatan atau timur Jakarta seperti Deptrans dan PPH, Pertanian, Pekerjaan Umum, Mabes ABRI di Cilangkap, kantor BKKBN di Halim, BKN di Cawang, dan beberapa Dirjen dan Badan dari Depdagri. Begitu juga beberapa kementerian yang berkantor di Jalan Gatot Soebroto, seperti Depnaker, Deperindag, Dephut, termasuk BPK dan Dirjen Pajak, juga tidak perlu pindah. Pertimbangannya, selain kantor-kantor di jalur ini relatif tidak terlalu membebani kemacetan Kota Jakarta karena sebagian besar pegawainya datang dari daerah selatan Jakarta dan wilayah Tangerang dan Bekasi dimana terdapat akses langsung jalur transportasi, seandainya kementrian tersebut tetap di tempat yang sekarang ia juga tidak akan mengganggu hubungan bila pejabat-pejabat hendak berurusan ke pusat pemerintahan di Bogor.

Yang perlu dipikirkan adalah soal perumahan menteri, apakah juga perlu pindah? Tetapi menurut kami jelas perlu. Disamping perlu membuatkan lokasi perumahan menteri yang lebih dekat ke Bogor, pertimbangan lain adalah, kondisi perumahan para menteri sudah saatnya perlu penyegaran dari segi lingkungan maupun bangunan. Kalau memperhatikan rumah-rumah menteri yang sekarang di komplek Gatot Subroto, meski masih bisa dianggap layak, sudah tidak sebanding dengan perkembangan bangunan perumahan untuk ukuran pejabat negara saat ini. Jangan sampai tentunya para menteri kita terlalu jauh tertinggal dari para manajer swasta dari segi fasilitas perumahan demi menghindari hal-hal yang bisa menurunkan wibawa para menteri dan sebagainya.

Perencanaan Bangunan Lama

Karena tujuan pengalihan pusat pemerintahan ke luar kawasan Kota Jakarta, apakah ke Jongol atau ke Sentul adalah demi perbaikan tata ruang dan penyeimbangan mobilitas sosial secara komprehensif, maka pengalihan fungsi eks bangunan-bangunan pemerintahan yang berada di pusat Jakarta tidak bisa dengan melepasnya begitu saja. Melepas bangunan tersebut tanpa perencanaan sosial bisa hanya menjadi sekadar menunda persoalan keseimbangan tata ruang Jakarta satu hingga tiga tahun. Kalau bangunan yang ditinggalkan tadi tetap menjadi pusat orientasi mobilitas masyarakat dari pinggir-pinggir Jakarta, masalah kesemerawutan lalu lintas dengan segala dampaknya akan terus berlanjut. Misalnya, kalau ia menjadi pusat pertokoan menengah atas atau pusat perkantoran yang memiliki ribuan karyawan yang biasa menggunakan kendaraan pribadi, bisa-bisa beban lalu lintas di sekitar daerah itu kembali bertambah berat.

Alternatif alih fungsi bangunan bekas kantor-kantor pemerintah tadi harus didasarkan pada pertimbangan tidak menambah kemacetan dan kesemerawutan Jakarta, dan tidak menstimulus tumbuhnya bangunan baru yang memakan ruang terbuka. Alih fungsi harus menjadikan Jakarta lebih manusiawi, menyenangkan karena indah dan tertib, dan mengikuti daya dukung lingkungan. Manusiawi artinya mempertimbangkan dampak sosial dari tata bangunan dan fungsi bangunan yang bisa sebagai pemicu kemacetan, kepadatan, ketidakamanan, polusi dan sebagainya. Untuk tujuan-tujuan penataan fungsi-fungsi baru tersebut tentu harus dilakukan sedikit studi kelayakan yang salah satunya memprediksi dampak fungsi bangunan terhadap intensitas dan pola interaksi sosial sehari-hari. Mungkin bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai hotel, pusat pameran, pusat penelitian dan museum, stasiun radio dan televisi nasional menghasilkan volume lalu lintas orang dan kendaran lebih rendah atau lebih menyebar dalam penggunaan jam dibanding bangunan-bangunan yang menjadi pusat perdagangan dan perkantoran.

Dampak negatif dari pelaksanaan alternatif menjadikan Jonggol atau Sentul sebagai pusat pemerintahan ini tentu ada. Tetapi apabila berbagai dampak itu diantisipasi sebelumnya dan dikendalikan secara konsisten, maka hasil neraca akhir dari dampak positif dan negatif dari pilihan ini, nilai positifnya jelas lebih besar. Tuntutan pengembangan prasarana transportasi jelas tidak begitu besar. Paling-paling yang kita perlukan pembuatan fly over di beberapa persimpangan, seperti jalur jalan raya Cibubur-Jonggol atau di Jalan Raya Bogor pada ruang antara Kramatjati-Depok Timur untuk memudahkan akses masyarakat yang akan melintasi masing-masing wilayah. Semua kebutuhan ini sifatnya hanya penambahan, atau tidak perlu pembangunan jalan baru atau jalan tol dalam kota yang membelah kawasan yang menjadi pilihan sebagai kawasan pusat perkantoran pemerintahan pusat.

Khusus untuk pilihan ke kawasan Sentul, pilihan itu akan memberi peluang bagi pengelola angkutan kereta api (KA) Jabotabek untuk mengoptimalkan pemakaian sarana angkutan tersebut pada waktu perjalanan pagi hari yang selama ini di bawah kapasitas karena sebagian besar penumpang pada perjalanan pagi hari tersebut adalah penumpang yang menuju Jakarta. Ketimpangan arus penumpang antara kedua arah tadi selama ini, baik pada kelas ekonomi maupun ekspres, jelas amat pincang. Trip berangkat dari arah Bogor setiap pagi bukan lagi bisa dikatakan penuh sesak tetapi bergencet-gencetan. Begitu juga untuk trip dari arah Jakarta sore hari. Sementara untuk trip arah Jakarta-Bogor pagi hari dan trip arah Bogor-Jakarta sore hari hingga jam 9 malam muatannya KA tadi sepi. Pola ini sebetulnya juga merugikan perusahaan Perumka sendiri, karena meski ketika pagi trip Bogor-Jakarta penumpangnya bergencet-gencetan, seperti juga tri Jakarta-Bogor sore hari, penarikan ongkos penumpang tidak maksimal karena kesulitan petugas KA melakukan tugas pengontrolan.

Selain optimalisasi pemanfaatan sarana KA pada jalur Jakarta – Bogor, pihak Perumka juga bisa mengoptimalkan jalur rel Citayam-Cibinong yang sudah berfungsi sejak beberapa tahun lalu. Dengan demikian, alternatif pengalihan pusat pemerintahan ke Sentul akan menguntungkan perusahaan KA milik negara ini.

Dampak pembangunan kawasan pusat perkantoran pemerintah pusat di Sentul memang bisa membuat tata ruang Kotamadya Bogor berubah. Tapi diperkirakan perubahan itu tidak akan mengahsilkan neraca dampak lingkungan yang menghasilkan rugi, asal perencanaannya terpadu. Untuk daya tampung penduduk, Bogor masih bisa menampung hingga 1 juta jiwa asalkan perencanaan ruang di daerah kecamatan yang baru digabungkan ke dalam kota Bogor betul-betul direncanakan dengan cermat. Sebab, meski sekarang penduduk kota Bogor baru sekitar 350 ribu jiwa, tanpa pemindahan pusat pemerintahan ke Sentul pun pencapaian angka 1 juta tidak akan membutuhkan waktu panjang akibat dampak demografis kota Jakarta. Tetapi yang jelas, antara Bogor dan Ciawi masih mungkin tumbuh terencana dibanding Jakarta yang pola pertumbuhannya lebih banyak ditentukan oleh desakan kekuatan modal. Disamping itu, kalau alternatif Sentul sebagai pusat pemerintahan ini memungkinkan diwujudkan, manfaat yang paling dirasakan adalah terjadinya keseimbangan mobilitas penduduk Jabotabek karena lokasi ini juga relatif mudah diakses dari Bekasi dan Tangerang. Dampak berantai yang diharapkan dari perubahan pola mobiltas tadi adalah kenyamanan pergi bekerja bagi pegawai, keindahan kota, lingkungan, keseimbangan beban tata ruang Jabotabek, efisiensi biaya dan maksimalisasi fungsi sistem transportasi, dan sebagainya. Sekali lagi, semuanya itu memerlukan sebuah prasyarat, yaitu asal kekuatan modal dan para pengusaha yang berwatak seperti economic animal bukan lagi menjadi penentu dalam perencanaan dan penggunaan ruang di Jabotabek.

Dukungan Politik dan Kendala Politik

Seringkali sebuah gagasan pembangunan yang baik, rasional dan objektif terhalang oleh adanya benturan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Masalah ini sudah terjadi ketika ide untuk menata kembali Jabotabek pernah dilontarkan oleh beberapa tokoh dan pakar. Ide untuk menata adminstrasi pemerintahan kawasan megaurban Jabotabek pernah dilontarkan oleh Emil Salim. Namun gagasan ini ditolak oleh Gubernur Jawa Barat, Nuriyana, dan oleh Menteri Dalam Negeri Yogie S. Memed yang juga mantan Gubernur Jawa Barat. Alasan penolakan tersebut harus dibaca sebagai keinginan tersembunyi untuk mempertahankan Bogor, Bekasi dan Tangerang sebagai sumber ekonomi bagi pemerintahan Jawa Barat, tanpa mempedulikan beban sosial yang ditanggung makin hari makin berat oleh 20 juta penduduk Jabotabek Perekonomian Jawa Barat, misalnya, yang terkonsentrasi di Tangerang, Bekasi dan Bogor tampaknya menjadi alasan tersembunyi di balik keberatan kedua pejabat tadi untuk melepas Bogor, Tangerang dan Bekasi ke dalam suatu sistem administrasi pemerintahan megapolitan yang dibawahi langsung oleh seorang menteri. Karena memang, kegiatan ekonomi Jawa Barat yang memiliki 25 daerah Dati II terkonsentrasi di Jabotabek tadi. Sekitar 53 persen PMDN dan sekitar 48.3 persen PMA yang masuk ke Jawa Barat, tertanam di tiga Dati II yang berbatasan dengan DKI Jakarta tadi. Konsentrasi investasi tersebut tentu merupakan sumber pendapatan daerah, termasuk sumber pandapatan tidak resmi oknum pejabat pemerintah propinsi sendiri.

Ketika gagasan ini lontarkan ke kalangan teman-teman yang menjadi lawan diskusi, seorang kawan yang terkenal sangat kritis bertanya, apakah pemindahan ibu kota ke Jonggol atau Sentul bukan berarti sekalian perluasan pusat ekonomi-politik yang selama ini telah tersentralisasi? Jawabannya tentu, ya. Solusi menggeser pusat pemerintahan ke pinggir kota Jakarta seperti ke Jonggol atau Sentul ini memang tidak lebih untuk tujuan meminimalisasi beban sebagian besar masyarakat Jabodetabek, terutama mereka yang berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah yang mengalami biaya mobilitas makin tinggi akibat terkonsentrasinya berbagai kegiatan di dalam kota Jakarta.

Untuk menjadikan pemindahan ibu kota sebagai agenda politik dalam rangka membangun infrasruktur demokrasi dari sudut penataan ruang, memang sebaiknya ibu kota negara Republik Indonesia ini dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi yang tepat untuk itu mungkin adalah Samarinda atau Palangkaraya. Tetapi karena untuk jangka pendek kendala utama di luar soal kemauan politik adalah soal biaya dan persiapan teknis yang cukup berat, pemindahan sementara ibu kota ke Jonggol atau Sentul paling tidak akan menahan laju penambahan beban sosial penduduk Jabotabek yang jumlahnya kurang lebih sama dengan penduduk negara Malaysia.

Tabel

Laju Pertumbuhan Penduduk

DKI Jakarta, Botabek, Jabotabek dan Indonesia

Tahun

Laju Pertumbuhan (Persen)

1961-1971

4,62

2,26

3,34

2,10

1971-1980

3,97

4,15

4,05

2,32

1980-1990

2,41

5,23

3,75

1,97

1990-1994

2,13

4,59

3,41

1,69

1994-1998

1,96

4,36

3,28

1,55

<!–[if !supportFootnotes]–>


<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Lihat Republika, 9 Juni 1997.

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Lihat Republika, 22 Agustus 1995.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Lihat berita berjudul, “Triliyunan Rupiah Hilang Akibat Kemacetan,” di Harian Kompas, 11 Nopember 1999.



Menjauhi Korupsi Dengan Menggunakan Akal Sehat[1]:
May 31, 2007, 1:12 pm
Filed under: Political Economy

Oleh AACh[2]

 

 

Pendahuluan

Kebijakan Daerah adalah kebijakan publik di tingkat pemerintahan daerah, yang tujuan satu-satunya adalah mewujudkan kebaikan umum dan kesejahteraan umum (publik) dengan menggunakan sumber daya milik publik, baik anggaran maupun aset-aset. Kebijakan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, adalah produk kerja administratif lembaga eksekutif dan kerja politik anggota-anggota lembaga legislative.

Agar kebijakan memberikan hasil optimal dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umum, sumber daya publik (anggaran dan aset-aset) haruslah dikelola (direncanakan, dialokasikan, didistribusikan, dikontrol, dan dievaluasi) dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu saat ini sudah menjadi hafalan, yakni efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, berdasarkan hukum, berdasarkan konsensus, dan berorientasi pada penegakan keadilan.

Berdasarkan prinsip-prinsip itu, maka anggaran dan aset-aset publik tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, orang dekat (kolega), dan golongan tertentu. Tetapi, pejabat publik yang dipilih dan/atau ditunjuk, dan pegawai negeri berhak mendapatkan imbalan atas pekerjaannya sesuai dengan peranannya di lembaga-lembaga publik dan birokrasi.

 

Kebijakan Daerah dan Tantangan

Penyakit korupsi bukan satu-satunya tantangan dalam proses kebijakan publik di daerah. Kerja pemerintahan yang lamban, boros, tidak efisien, tidak berorientasi mewujudkan nilai tambah, meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja secara efektif, adalah sejumlah tantangan yang tidak selalu terkait dengan ada tidaknya korupsi. Sumber-sumber penyebab munculnya masalah tadi adalah rendahnya kualitas substansi kebijakan, tidak efektif dan tidak efisiennya organisasi, lemahnya kepemimpinan, rendahnya keterampilan dan etos kerja sumber daya manusianya (pegawai), kurangnya kemauan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.

Jika dengan berbagai kelemahan administratif dan manajemen kebijakan di atas sekaligus menyediakan peluang korupsi di berbagai bagian, maka sudah pasti kebijakan akan makin menyimpang dari tujuan mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Karena, tidak perlu diragukan bahwa sebab-sebab dari kelemahan sistem itu akan sering bertemu dengan niat orang yang hilang timbul untuk melakukan praktek korupsi.

Ada dua tingkatan tantangan di dalam proses kebijakan publik sebagai sebuah sistem. Pertama, adalah di tingkat penggunaan sumber daya profesional bersama akal sehat (rasio atau pemikiran) umum dalam rangka menjadikan tantangan riil yang kompleks di lingkungan dalam dan luar pengelola kebijakan bisa disederhanakan. Penyederhanaan di sini tidak sama dengan mempekecil nilai kepuasan kolektif sebagai tujuan yang akan dicapai. Penyederhanaan dengan menggunakan sumber daya professional bersama akal sehat publik ini biasanya dilakukan metode-metode seperti seleksi, komparasi, verifikasi, kategorisasi, singkronisasi, penentuan korelasi, dan sebagainya.

Tantangan pada level pertama tadi bisa juga kita sebut sebagai tantangan pada tahap perencanaan dan formulasi kebijakan. Tetapi, yang lebih penting lagi adalah tantangan di tingkat kedua, yakni bagaimana hasil kerja berpikir tadi bisa digunakan untuk memudahkan kerja para pejabat publik dan para stakeholders yang ingin terlibat dalam tahap pengesahan (adopsi) hingga implementasi kebijakan publik. Pada tingkat ini, kerja kebijakan publik akan melibatkan lebih banyak pihak dengan distribusi kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Di sini juga akan terlihat bahwa untuk kondisi saat ini, tantangan kebijakan publik di daerah lebih kompleks dibanding tantangan yang dihadapi untuk proses kebijakan publik di tingkat pusat. Otonomi daerah ternyata tidak semata-mata mendatangkan berkah, tetapi juga setumpuk masalah baru. Di beberapa kantor atau badan pelahyanan publik yang pada masa sebelum otonomi daerah biasa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat banyak ditemukan terjadi penurunan kualitas pelayanan kepada publik. Perpustakaan umum wilayah di Padang adalah salah satu dari beberapa contoh yang ada.

Banyaknya pihak yang harus terlibat membuat proses yang rumit di tingkat aksi memberi peluang untuk diselewengkannya kebijakan publik dari tujuan. Karena tujuan yang sudah terumuskan dengan baik, tidak cukup untuk menutup peluang penyelewengan di tingkat penetapan (adopsi) dan implementasi. Sebab, seperti kata pakar anti-korupsi Jeremy Pope, kecerdikan orang untuk melakukan korupsi tidak ada habisnya. Itulah salah salah satu alasan mengapa tantangan di tingkat penetapan dan aksi kebijakan lebih kompleks dan lebih berat.

Sumbar yang Paradoks

Sumbar adalah daerah yang sering menampakkan paradoks. Daerah ini memiliki proyek unggulan di dalam inovasi pemerintahan yang sudah dikenal di tingkat nasional, seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Solok di masa Bupati Gamawan Fauzi) dan Tanah Datar (di masa Bupati Masriadi Martunus). Tetapi, ironisnya, daerah ini juga memiliki kasus ungulan di tingkat nasional dalam praktek korupsi yang melibatkan banyak sekali anggota DPRD-nya.

Sementara, dari segi kualitas pada tingkat perencanaan dan impelementasi, kebijakan publik sendiri di Sumbar sejauh ini masih dihinggapi banyak kelemahan. Secara kasat mata, kita bisa melihat bagaimana Bappeda-Bappeda dan Dinas/Kantor Pemda bekerja dan bagaimana hasil kerja yang dicapai dibanding sumber daya finansial dan aset yang digunakan. Cara dan hasil kerja Bappeda-Bappeda bisa kita lihat dari proses kerja penyusunan draft RPJM, Renstra, AKU, dan sebagainya, hingga dokumen kebijakan yang dihasilkan. Sementara cara dan hasil kerja Dinas-Dinas/Kantor-Kantor Pemda bisa dilihat dari proses membuat usulan teknis dan mengoperasionalisasikan program, hingga hasil yang dicapai. Secara keseluruhan, kinerja kebijakan publik daerah itu akhirnya bisa diukur dengan membandingan biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dirasakan publik dari kebijakan yang dijalankan.

 

Sistem Tata Kelola dan Sistem Normatif

Korupsi terjadi karena ada peluang dan ada niat. Begitulah kesimpulan para pakar antikorupsi. Dua sumber besar penyebab korupsi yang dimaksud adalah masalah sistem dan masalah kepribadian. Kedua tantangan besar itu pulalah yang perlu diperhatikan dalam membangun, atau melanjutkan gerakan antikorupsi di daerah. Maka, rumusan pertanyaan pokok untuk dua tantangan besar dalam mencegah korupsi itu adalah: Pertama, bagaimana mengubah situasi yang menciptakan peluang orang melakukan tindakan korupsi? Dan, kedua, bagaimana mengendalikan niat korupsi ketika ia muncul.

Jawaban untuk tantangan pertama ada pada sistem tata kelola. Sedangkan jawaban untuk tantangan kedua, ada pada sistem norma. Sistem tata kelola mengatur hubungan-hubungan antarpihak dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan sistem norma mengatur hubungan internal antarunsur di dalam diri manusia, seperti emosi, hati nurani, akal sehat, dan sebagainya. Hubungan antarunsur di dalam diri manusia itulah yang akan tercermin di dalam tingkah laku individu.

Kedua persoalan yang menjadi tantangan besar tadi seringkali saling melengkapi dalam melahirkan praktek korupsi. Korupsi belum akan terjadi kalau yang ada baru hanya peluang, tetapi tidak ada niat dari pribadi-pribadi yang memiliki peluang tadi. Di lain sisi, korupsi juga belum akan terjadi kalau orang berniat melakukannya tidak memiliki peluang di dalam sistem yang dijalankan. Tetapi jelas, potensi korupsi selalu tersedia jika kesempatan bertemunya kedua faktor tadi juga masih besar.

Seringkali muncul anggapan bahwa memperbaiki sistem secara formal lebih mudah dibanding mencegah, menekan dan mengendalikan niat orang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ini tidak hanya untuk tindakan korupsi, tetapi juga untuk tindakan-tindakan kriminal dan asusila lainnya. Alasannya klasik: niat orang untuk berbuat jahat atau menyimpang sulit dideteksi.

Karena terlalu berpegang pada alasan tadi, maka pihak berwenang dan masyarakat lebih suka memilih membangun sistem secara formal dan memilih cara menghukum pelaku yang berbuat jahat atau yang menyimpang. Padahal, cara ini bukanlah cara efektif dan bukan cara membantu mencapai tujuan kebijakan publik secara optimal. (Ingat, salah satu cara mengukur tercapainya tujuan kebijakan publik secara optimal adalah: sedikit penggunaan sumber daya, makin besar manfaat kesejahteraan yang didapat!). Mengapa dikatakan tidak efektif dan tidak menghasilkan manfaat kebijakan publik yang optimal? Karena, berdasarkan hasil penelitian ahli kriminologi dan ahli sosiologi hukum, penekanan pada cara formal dan hukuman tadi tidak akan menjamin mencegah niat dan perilaku pelaku untuk mengulangi kembali niat dan perbuatannya. Selain itu, cara penghukuman seperti itu malah bisa menambah persoalan baru karena munculnya konflik baru dan target baru sebagai sasaran tindakan menyimpang. Pada lingkungan pelaku, penerapan sistem hukuman formal tadi, biasanya berdampak mengasingkan pelaku – dan juga keluarganya – dari masyarakat. Keterasingan ini bisa menimbulkan beberapa masalah psikologis, seperti frustasi, depresi, tidak percaya diri, emosional, agresif, destruktif dan sebagainya. Jika sikap-sikap dan perilaku-perilaku seperti ini melibatkan anggota masyarakat dalam jumlah cukup signifikan, maka keselarasan sosial akan terganggu, dan akhirnya akan menyerap sumber daya publik (anggaran dan aset) untuk urusan yang tidak produktif.

Sedangkan pada lingkungan sistem yang juga korup, cara penghukuman tadi hanya akan memperluas dan melembagakan budaya korupsi di dalam sistem dan di dalam masyarakat. Sebabnya, para terhukum sebagai pelaku korupsi tadi akan diajak melalukan korupsi yang lain oleh oknum-oknum di lembaga kepolisian, kejaksaan, kepolisian dan lembaga penjara. Di kesemua lembaga ini, untuk kasus Indonesia, para tersangka, terdakwa dan terpidana, akan diberi peluang menapatkan keringanan hukuman dengan cara-cara yang juga korup.

Dengan demikian, jika kita ingin konsisten untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik di daerah secara optimal, salah satu tantangan gerakan pemberantasan korupsi saat ini adalah bagaimana menghadapi munculnya niat-niat orang untuk melakukan praktek korupsi dengan cara di luar pendekatan sistem administratif dan sistem hukum formal.

Saya menawarkan beberapa langkah untuk hal ini. Pertama, pembangunan sistem tata kelola yang baik (good governance) tetap harus dilanjutkan. Tetapi, hal kedua yang perlu dibangun dan dipromosikan oleh dan di kalangan elit, para profesional, aktifis masyarakat sipil dan stakeholders kebijakan publik lainnya adalah sistem norma baru dalam mengendalikan niat dan perilaku korupsi. Sistem norma baru itu bukan lagi yang terlalu normatif, doktriner, abstrak, kontradiktif, dan sebagainya, melainkan yang mengandung nilai-nilai objektif (jelas tujuan dan sasarannya), logis, realistis dan rasional. Caranya adalah menggunakan akal sehat dalam menilai nilai manfaat dan untung-rugi praktek korupsi untuk kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Benarkah lebih besar manfaat dan keuntungan yang didapat apabila kita memperoleh uang dan harta dari cara-cara korupsi itu? Kesampingkanlah untuk sementara urusan dosa atau urusan akhirat. Marilah kita hitung akibat korupsi terhadap kesejahteraan bersama maupun kesejahteraan pribadi. Korupsi sudah pasti menyebabkan ekonomi biaya tinggi sehingga menyebabkan orang tidak tertarik menginvesgtasikan dananya di daerah yang sudah dikenal banyak korupsinya. Tidak berkembangnya kegiatan investasi dan kegiatan usaha berarti tidak banyak menambah lapangan kerja. Tidak banyak penciptaan lapangan kerja berarti akan menurunkan kesejahteraan rata-rata rumah tangga karena jumlah yang membutuhkan perkerjaan dan jumlah orang yang butuh makan bertambah sementara penerimaan rata-rata rumah tangga menurun. Karena kegiatan produktif lesu dan penerimaan masyarakat rendah, maka penerimaan pajak pemerintah juga akan rendah. Jika pemerintah memaksa menaikkan lagi pajak terhadap pengusaha dan masyarakat, pengusaha yang ada pun akan lari dan masyarakat sendiri akan memprotes pemerintah sehingga kredibilas pemerintah makin rendah.

Khusus bagi pejabat publik, dalam kondisi penerimaan daerah yang rendah, maka akan dipandang tidak pantas oleh masyarakat bila para pejabat publik mengalokasikan anggaran untuk gaji, honorarium, dan tunjangan-tunjangan dalam jumlah besar. Sebaliknya, peningkatan gaji, honorarium dan tunjangan-tunjangan pantas diberikan apabila penerimaan daerah nyata-nyata meningkat karena kerja sama yang baik antarpejabat publik dalam membangun dan menjalankan sistem tata kelola yang baik.

Standar-standar objektif, logis, realistis dan rasional tadi juga bisa dilihat dari alur sisi mikro yang bergerak ke sisi makro. Biasanya uang hasil korupsi cenderung digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif dan prestise (walau nilai kepuasan dari tindakan yang terakhir ini seringkali semu!). Kalaupun digunakan untuk menyekolahkan anak ke luar Jawa atau ke luar negeri, investasi SDM seperti ini meletakkan persoalan prikologis pada anak yang disekolahkan dengan uang hasil korupsi. Salah satu dampak yang bisa muncul, ia sulit berprestasi di masyarakat. Apabila uang korupsi digunakan untuk kegiatan bersenang-senang, seperti menginap di hotel mewah, piknik ke luar negeri, keluar-masuk restoran mahal, dan sebagainya, maka sebenarnya kesenangan atau kepuasan didapat ini adalah kesenangan yang bernilai semu. Mungkin ada kepuasan pribadi sesaat, tetapi tidak ada kepuasan sosial. Membayar fasilitas dan jasa berukuran sedang untuk berekreasi dengan uang yang halal dan jelas asal-usulnya, jelas memberikan kepuasan pribadi dan kepuasan sosial sekaligus. Di sini, pilihan tujuan dari sistem norma baru ini cukup jelas: Bagiamana meraih kesejahteraan untuk kehidupan yang lebih banyak, atau kesejahteraan yang berkelanjutan? Apakah kita memilih kesejahteraan meningkat secara bertahap karena bekerja dengan sistem yang baik dan niat yang baik, atau memilih merasakan lonjakan kepuasan yang tinggi lalu harga diri kita jatuh secara moral dan sosial, yang kemudian disusul kejatuhan secara ekonomi apabila pelaku korupsi terkena sanksi hukum, karena mewujudkan niat melakukan korupsi? Kita bisa menentukan pilihan kita dengan menggunakan akal sehat.


[1] Versi awal dari tulisan ini dipresentasikan pada Pelatihan Penyusunan Peraturan Daerah Kaukus Anti-Korupsi Anggota DPRD di Sumatera Barat, 29 Maret 2006.

[2] Andrinof A. Chaniago, pengajar mata kuliah Politik dan Kebijakan Publik pada Program S2 (Paska Sarjana) Ilmu Politik Universitas Indonesia, pendiri Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) dan peneliti senior The Habibie Center.



BUMN untuk Mensejahterakan Masyarakat
May 31, 2007, 1:09 pm
Filed under: Political Economy

Oleh AACh

Klasifikasi BUMN yang digunakan selama ini, paling tidak sejak tahun 2002 hingga sekarang, sudah menunjukkan bagaimana paradigma atau cara pandang pemerintah terhadap BUMN. Sebab, klasifikasi adalah bagian dari langkah-langkah stragtegis untuk melakukan pengembangan. Maka, kemana arah pengembangan BUMN-BUMN kita bisa dilihat dari bagaimana bentuk klasifikasi yang dibuat pemerintah tersebut. Dari bentuk klasifikasi itulah kita bisa bertanya, paradigma seperti apakah yang dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan dan membina BUMN-BUMN kita? Apakah paradigma itu mengarahkan secara efektif jalan kita untuk mensejahterakan masyarakat?

Dengan hanya mengklasifikasi BUMN berdasarkan: kontribusi nominal pendapatan, jumlah BUMN berdasarkan kelas kontribusi pendapatan, kontribusi nominal laba dan jumlah BUMN berdasarkan kelas laba yang dihasilkan, nilai nominal asset yang dimiliki, nilai ekuiti dan jumlah BUMN berdasarkan kelas nilai ekuiti, return on assets (ROA), return on equity, berarti BUMN difungsikan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung. Artinya, peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dalam bentuk keterlibatan sebagai pengumpul modal untuk mensejahterakan masyarakat melalui proses panjang. Dalam proses panjang tersebut, fungsi BUMN berhenti pada tahap mengakumulasi kekayaan, setelah itu sebagian kekayaan itu dimasukkan ke dalam otoritas fiskal (pemerinah), dan selanjutnya dipisahkan lagi sebagian untuk diolah menjadi persembahan kepada rakyat dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk rakyat, pelayanan umum dan sebagainya.

Kalaupun ada pengelompokan berdasarkan jenis usaha, yang seara implisit memberikan gambaran peranan sosial dan pelayanan publik dari BUMN, klasifikasi ini tetap dimaksudkan untuk melihat prestasi keuangan berdasarkan jenis usaha tersebut. Sementara, klasifikasi yang mencerminkan agenda untuk meningkatkan pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, menciptakan efek ganda di dalam lapangan usaha, atau menjaga keseimbangan roda pembangunan, tidak tampak di dalam Master Plan Rencana Strategis Pengembangan BUMN.

Dengan cara pengelompokan (klasifikasi) seperti yang dilakukan selama ini, jelas kinerja BUMN hanya dilihat dari segi kemampuannya mengakumulasi keuntungan dan kekayaan. Dengan cara pandang seperti ini, maka dilihat dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, maka fungsi BUMN dalam mencapai tujuan tersebut hanyalah sebagai alat yang tidak secara langsung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, fungsi yang penting dari BUMN hanyalah mengumpulkan modal yang sebagian dari modal itu nanti akan dikelola oleh instrumen fiskal untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semua BUMN cukup menjadi alat tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memang sulit membuat klasifikasi BUMN berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum, menjaga keseimbangan roda pembangunan, dan menumbuhkan efek kesejahteraan yang kongkret seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tetapi, hal itu masih mungkin dilakukan, kalau hal itu dianggap sangat perlu.

Persoalan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu justeru adalah, apakah kita masih menganggap perlu bahwa sebagian BUMN menekankan fungsinya sebagai alat untuk memberikan pelayanan umum secara langsung, menjaga keseimbangan roda pembangunan, dan menjalankan fungsi-fungsi sosial-ekonomi yang lain, seperti menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor usaha padat karya, dan sebagainya? Jika ya, berarti kita juga perlu memilah atau membuat klasifikasi BUMN berdasarkan prioritas fungsi yang diberikan. Untuk BUMN-BUMN yang diprioritaskan fungsinya sebagai pemain pasar murni, tentu wajar jika kinerja BUMN tersebut dilihat dari kinerja keuangannya. Tetapi, jika BUMN tersebut juga dibebankan fungsi memberi pelayanan umum, menjaga keseimbangan roda pembangunan dan sebagainya, maka tidak adil kalau BUMN tersebut hanya dilihat dari kinerja keuangan. Bukan berarti kinerja keuangan perlu diabaikan, tetapi jika BUMN tersebut lebih ditekankan fungsinya pada fungsi pelayanan umum dan fungsi-fungsi nonprofit lainnya, maka harus ada tambahan parameter untuk menilai BUMN yang masuk pada kategori ini.

Khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, jika ada BUMN yang bisa diharapkan melakukan peran agak langsung, berarti kinerja BUMN tersebut harus diukur juga dari parameter-parameter yang mencukupi dan tepat untuk melihat efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara, untuk BUMN yang difungsikan untuk menjadi pemain pasar yang murni, memang kinerjanya harus dilihat dari kinerja mikroekonominya.

Dengan cara pandang dari fungsi-fungsi yang berbeda itu, selanjutnya bisa dibuat gradasi susunan kedudukan BUMN dari segi fungsi penghasil penerimaan, fungsi membangun kedaulatan negara, fungsi pelayanan publik atau fungsi lainnya. Berdasarkan cara pandang itu, berarti pengelompokan BUMN lebih tepat dibuat dalam bentuk matrik.

Untuk BUMN yang diberi misi utama mencetak laba, memang semestinya BUMN tersebut memiliki pertumbuhan laba sekurang-kurangnya rata-rata 10 persen per tahun. Jenis-jenis BUMN yang seharusnya dikenakan standar minimal seperti ini adalah BUMN Telekomunikasi, Perbankan, Jasa Keuangan, Semen, Energi, dan Pertambangan. Bahkan khusus untuk BUMN Telekomunikasi dan Pertambangan, semestinya meraih laba jauh di atas 10 persen mengingat pertumbuhan permintaan dan keberhasilan yang dicapai pihak swasta beberapa tahun terakhir.

Tetapi, untuk BUMN yang juga punya fungsi menjaga integrasi nasional dan menjaga keseimbangan roda pembangunan, parameter laba tentu lebih adil diganti dengan parameter efsiensi. Sementara kinerja BUMN ini tentu harus dilihat dari fungsinya mencegah ketertinggalan wilayah, mencegah konflik sosial, melindungi HAM Ekosob, dan sebagainya. Contoh BUMN-BUMN yang bisa masuk kategori ini adalah PT Pelni, PT Pos Indonesia dan Biofarma.

Sementara, tentu ada BUMN yang mengemban fungsi di tengah-tengah antara menciptakan profit dan menjalankan fungsi pelayaan publik. BUMN yang bergerak di bidang farmasi untuk konsumsi massal, transportasi kereta api (PT KAI) dan penyediaan energi listrik (PT PLN), bisa masuk kategori ini.

Dengan pendekatan di atas, tentu kita tidak bisa menyeragamkan strategi dalam menata BUMN. Kita harus melihat fungsi, peran dan misi diberikan kepada suatu BUMN. Kita harus mencari, pada BUMN yang mana kita harus melakukan restrukturisasi, pada BUMN yang mana kita harus melakukan optimalisasi, pada BUMN mana kita perlu melakukan pengelompokan ulang, pada BUMN mana kita harus menilai dari sisi kinerja mikroekonomi (ekonomi perusahaannya), dan sebagainya.


[1] Sumbang saran singkat untuk acara Diskusi di Lemhanas, 29 Mei 2007, bertajuk, “Peranan BUMN Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

[2] Pengajar mata kuliah Ekonomi-politik pada Program S1 dan S2 (Pasca Sarjana) Ilmu Politik FISIP UI, peneliti pada The Habibie Center. Email: andrinof@yahoo.com



Negara, Ekonomi Pasar, dan Pembangunan Kawasan
May 31, 2007, 12:21 pm
Filed under: Political Economy

Oleh: AACh

Salah satu pertanyaan yang ingin saya harapkan jawabannya dari para ekonom adalah, apakah untuk menjadikan sebuah kawasan tertinggal atau kawa- san pinggiran menjadi kawa-san pertumbuhan kita juga harus menolak campur ta- ngan negara? Saya berharap semua ekonom, termasuk dari aliran propasar sekalipun, mengatakan “tidak” untuk pertanyaan tersebut. Karena, kalau ada yang mengatakan “ya”, ekonom itu tentu benar-benar hanya tahu ekonomi pasar sepotong-sepotong, namun latah membela ekonomi pasar.

Orang yang reaktif dan emosional menyikapi gagasan intervensi negara untuk pengembangan kawasan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi cukup besar tentu tidak memahami bahwa sistem ekonomi pasar yang kuat dan berkelanjutan untuk kawasan itu adalah sistem yang juga harus direncanakan terlebih dulu. Singapura adalah contoh terdekat di depan mata untuk tesis tersebut.

Ekonomi pasar Indonesia selama Orde Baru, yang ditumbuhkan sejak awal tahun 1980-an, adalah contoh ekonomi pasar yang rapuh karena selain fondasi strukturalnya rapuh, fondasi regionalnya seperti dianggap tidak perlu direncanakan. Hasilnya sudah kita rasakan, yakni ekonomi pasar Indonesia tersebut mudah dihempaskan oleh tekanan ekonomi pasar global. Salah satu penyebab kerapuhan ekonomi pasar Indonesia tersebut adalah karena penguasa dan pengusaha di Indonesia terlalu mengeksploitasi nilai lokasi Jabotabek dan pasar tenaga kerja di Jawa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Semua mesin induk bagi pertumbuhan ekonomi dibiarkan bahkan didorong tumbuh pesat di kawasan ini. Akibatnya, pertumbuhan tersebut membawa perekonomian nasional kepada suatu situasi yang disebut berada pada tahap social limits to growth (Fred Hirsch, 1976).

Pada situasi ini situasi ekonomi agregat sebetulnya sudah tidak efisien, bahkan berbahaya apabila dipaksa untuk melanjutkan pertumbuhan. Sebagai dalam situasi seperti ini monopoli alamiah maupun monopoli yang didukung oleh kebijakan makin berkembang dan merugikan sebagian masyarakat.

Contoh di Negara Lain

Ada beberapa contoh pembangunan regional yang akhirnya membuat ekonomi pasar di suatu negara terbukti menjadi kuat dan berdaya tahan panjang. Sayangnya faktor ini selalu diabaikan dalam memromosikan sistem ekonomi pasar. Promosi atas ekonomi pasar Amerika Serikat sendiri selalu menutupi faktor penting yang satu ini, sehingga seolah-olah ekonomi pasar yang kuat itu tidak memerlukan fondasi regional dalam kondisi tertentu. Ekonomi pasar ala Amerika Serikat seolah-olah hanya dibentuk oleh pengakuan atas hak-hak material individu yang difasilitasi oleh sistem perdagangan bebas dan jaminan atas hak milik dan karya intelektual (property rights). Seolah-olah hanya karena instrumen dan sistem seperti itu saja ekonomi Amerika Serikat mencapai kemajuan.

Cobalah kita bayangkan kalau kota industri film Los Angeles letaknya masih di sekitar New York City atau dekat Chicago. Lalu kota judi dan kota adu jotos Las Vegas juga terletak di sekitar New York City atau Chicago. Lalu andaikan Kota San Francisco juga di sekitar dekat dua kota bisnis tadi. Belum lagi kalau Silicon Valey yang di California dan industri pesawat Boeing di Seattle masih pula terletak di wilayah timur. Mungkin, walau tidak pasti, sejak dahulu perekonomian Amerika Serikat sering diganggu oleh ketidakstabilan sosial, politik dan pemerintahan (kelembagaan). Amerika Serikat mungkin sudah lama mengalami tahap social limits to growth dalam skala luas.

Ekonomi Amerika Serikat tumbuh relatif berkesinambungan antara lain adalah karena adanya penyebaran dan kompetisi antarkota yang akhirnya mendorong tiap kota membangun dan mempertahankan keunggulan masing-masing. Masih ada sejumlah kota lagi yang letaknya terpencar di benua daratan Amerika itu dengan kekuatan distinctive competence sendiri-sendiri. Sebutlah misalnya Washington DC, Atlanta, Miami, atau Texas. Masing-masing juga memiliki daya tarik tersendiri bagi investor wisatawan atau pencari hiburan, maupun bagi pemerintah untuk penyelenggaraan event internasional.

Mari kita menoleh pula ke Eropa dengan melihat pengalaman di dua negara, yakni Inggris dan Norwegia. Di Inggris, beberapa dekade lalu kawasan utara tergolong kawasan yang sangat tertinggal secara ekonomi dibanding kawasan Selatan yang berpusat di London. Tetapi ketimpangan antara utara dan selatan di Inggris ini tentu akan lebih parah jika pemerintahan (Partai Buruh) dulu tidak melakukan intervensi untuk mengembangkan daerah-daerah di wilayah utara. London Raya bisa menjadi pusat segala kegiatan nasional, mulai dari politik, industri, perdagangan dan sebagainya, yang menyimpan kesemrawutan.

Artinya, Inggris juga bisa sejak lama dibebani oleh situasi social limits to growth kalau intervensi dalam pembangunan regional dan antarregional itu tidak dilakukan oleh pemerintah.

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada masa lalu antara lain, mengadakan pengaturan penggunaan lahan, memberi insentif pajak kepada industri yang mau pindah ke lokasi baru, mendirikan pusat pelatihan tenaga kerja yang memberikan jasa pelatihan gratis kepada para pencari kerja, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini akhirnya daerah yang tadinya tidak diminati oleh investor menjadi diminati dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru. Setelah daerah itu maju, tentu saja berbagai insentif tadi dicabut. Artinya, campur tangan pemerintah tadi hanya dimaksudkan untuk sementara dengan maksud untuk mengantarkan daerah-daerah tertinggal tersebut memasuki fase ekonomi pasar.

Tertinggi

Contoh lain yang bisa disebut adalah Norwegia, yang kini meraih status sebagai negara dengan pendapatan per kapita penduduk tertinggi di dunia. Mirip dengan Inggris, walau jumlah penduduknya kecil, dahulu pusat berbagai aktivitas nasional negara ini sangat terkonsentrasi di Kota Oslo yang terletak di ujung Selatan. Tetapi pemerintah Norwegia menyadari potensi negaranya di kawasan utara, baik di bidang kelautan, pariwisata maupun industri. Pemerintah Norwegia mengambil inisiatif menghidupkan sebuah kota kecil di wilayah paling utara negeri itu yang bernama Troms. Untuk mengembangkan kota tersebut pemerintah membangun dua jembatan yang jaraknya terpisah sekitar empat kilometer satu sama lain dengan fungsi menghubungkan Pulau Troms dengan daratan Norwegia.

Di sana juga dibangun bandar udara modern dan sejumlah dermaga pelabuhan laut. Selain itu, pemerintah Norwegia mendirikan pula Universitas Troms (lengkap dengan beberapa lembaga riset, rumah sakit dan laboratorium). Karena letaknya di kawasan paling utara Norwegia, negeri ini bisa mengklaim sebagai negara yang memiliki universitas yang berlokasi paling utara di dunia.

Di samping melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan pembangunan berbagai sarana kota, Pemerintah Norwegia sampai saat ini tetap memberikan insentif sosial bagi para pegawai negeri dan polisi yang mau bertugas di daerah ini. Para alumni akademi kepolisian, misalnya, akan mendapatkan tambahan gaji, tunjangan keluarga, dan tambahan biaya sekolah anak, bila mereka mau bertugas di wilayah utara. Artinya, pemerintah lebih melakukan sistem reward daripada menggunakan pendekatan represif atau mengeksploitasi sentimen nasionalisme dalam menugaskan aparat negaranya ke daerah-daerah pinggiran.

Hasil dari kebijakan pengembangan yang sangat terencana tadi bukan hanya mengubah Pulau Troms yang tadinya hanya dihuni oleh penduduk dari beberapa desa kecil menjadi sebuah pulau dengan kota modern dan indah. Pulau Troms juga memiliki sebuah kota yang modern dan berfungsi memperkuat fondasi perekonomian nasional negara itu.

Di Indonesia, kita sudah lama sadar bahwa kita punya potensi alam yang indah di berbagai kawasan di luar Jawa. Tetapi sebagian cerita tentang kawasan potensial itu banyak hanya membuat kita larut dalam mimpi panjang. Sebagian cerita lainnya berisi kisah-kisah menyedihkan, cerita tentang Fakfak di Papua, Nias di Sumatera Utara, Sabang di Aceh dan sebagainya. Di pertengahan masa Orde Baru mulai ada kesadaran untuk membangun kawasan tertinggal, khususnya kawasan timur.

Namun, jika diamati dengan kacamata ekonomi-politik, kebijakan ini sebetulnya lebih sarat dengan bias-bias politik daripada kebijakan yang dilandaskan pada perencanaan strategis yang sungguh-sungguh.

Sejumlah politisi dan elite dari daerah tertentu telah mendapatkan kursi jabatan atau nilai tawar politik di tingkat nasional sejak belasan tahun yang lalu. Tetapi, hingga kini kita belum melihat satu daerahpun yang tumbuh secara signifikan menjadi kawasan baru dengan kemajuan sosial, lingkungan, ekonomi dan pemerintahan yang berarti bagi kawasan timur sendiri maupun bagi kawasan nasional. Intervensi negara sudah lama dilakukan untuk kawasan timur Indonesia. Tetapi kalau kita pinjam bahasa latah sejumlah ekonom, pasar belum juga melirik Kawasan Timur Indonesia itu. Apa yang salah dengan bentuk campur tangan negara itu?



Negara Pemeras dan Pemeras Negara
May 31, 2007, 11:35 am
Filed under: Political Economy

Arah kebijakan sosial dan perilaku elit di pemerintahan dan di lembaga negara kita saat ini lebih dari sekedar mengingatkan kita pada masa Orde Baru. Jika di masa Orde Baru institusi negara lebih banyak dijadikan alat untuk melakukan pemerasan, sekarang berlalu dua hal sekaligus, selain negara tetap dijadikan alat untuk melakukan pemerasan oleh pejabat yang mendudukinya, sumberdaya di dalam negara sendiri diperas secara terang-terangan oleh orang-orang yang duduk didalamnya. Perilaku memeras negara dan perilaku menjadikan negara sebagai alat untuk memeras itu terutama terjadi di dua lembaga negara, yaitu eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR/DPRD).

Bedanya yang lain dengan masa Orde Baru, jika pada masa Orde Baru pemerasan oleh negara dilakukan oleh oknum, sejak jaman reformasi pemerasan itu dilakukan langsung lewat instrumen kebijakan. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, karena ketidakmampuan pemerintah memulihkan kondisi keuangan negara, pemerintah membebankan pada masyarakat dalam bentuk memperluas dan memperdalam sasaran pajak. Pajak bunga tabungan dinaikkan, dan jenis-jenis pajak baru lainnya terus diincar.

Kebijakan mencabut subsidi atas beberapa barang kebutuhan pokok, seperti BBM dan listrik sejak beberapa tahun lalu hingga kini, adalah bentuk lain dari upaya menjadikan instrumen negara memeras rakyat. Argumentasi yang selalu dikemukakan oleh pemerintah dan (sejauh penulis dengar langsung) dari banyak ahli ekonomi adalah argumen harga input-output. Dengan menunjukkan biaya produksi total rata-rata persatuan barang atau jasa tersebut, pemerintah dan para ahli ekonomi menunjukkan nilai subsidi yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan analisis mikroekonomi, perhitungan tersebut tidak ada salahnya. Tetapi dengan menggunakan perspektif ekonomi politik, istilah pencabutan subsidi di situ mungkin tidak pas dan lebih dicocok disebut sebagai upaya memperalat institusi negara untuk menekan rakyatnya sendiri. Melalui perspektif ini kita bisa melacak terlebih dahulu proses terjadinya kenaikan ongkos produksi untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa publik tersebut. Dari aspek ini jelas terlihat bahwa inflasi dan lonjakan harga barang-barang modal dan barang input produksi hampir seluruhnya adalah akibat kesalahan perencanaan dan pengelolaan ekonomi oleh pemerintah. Perubahan harga secara besar-besaran yang terjadi sejak krisis tahun 1997 tidak lain karena ambruknya status perekonomian Indonesia. Salah satu dampaknya adalah, setelah terjadi krisis (mekanisme) pasar memaksa masyarakat mengikuti penyesuaian harga nominal terhadap barang dan jasa yang digunakan dan diproduksi di Indonesia.

Pertanyaan lanjutan yang perlu diajukan di sini adalah, apakah ambruknya perekonomian yang membuat terjadinya perubahan harga barang dan jasa itu akibat kesalahan masyarakat atau akibat kesalahan pemerintah Indonesia? Jelas ini adalah akibat pemerintah masa lalu (Orde Baru) melakukan kesalahan mendasar dalam merencanakan dan menglola perekonomian. Akibat kesalahan pemerintah di masa lalu itu rakyat sekarang harus menderita karena daya beli mereka merosot jauh dan nilai pendapatan riil mereka mereka menurun sementara harga-harga barang dan jasa melesat naik.
Pemerintah sekarang berhak menyatakan tidak terlibat dan tidak wajib menanggungjawab atas kesalahan kebijakan di masa lalu itu. Namun tidaklah adil kalau pemerintah sekarang hanya ingin membebankan harga-harga yang melonjak itu kepada masyarakat, sementara para pejabat pemerintah sendiri dan para politisi yang kini hidup dari uang negara tidak mau ikut menanggung beban itu. Sikap hanya memikirkan kesenangan diri sendiri itulah yang patut disesalkan dari pemerintah dan politisi kita yang saat ini menjadi pejabat negara dan pejabat pemerintahan.
Sikap itu bisa kita lihat dari kebijakan yang mereka buat bersama antara eksekutif dan legislatif, baik di pusat maupun di daerah. Lewat kewenangan yang tengah mereka miliki, mereka membuat penyesuaian gaji mereka hingga di atas 400 persen dari gaji nominal sebelum krisis sehingga kenaikan itu bahkan jauh melebihi prosentase kenaikan harga barang dan jasa setelah krisis. Dengan kebijakan gaji atau honor seperti ini jelas mereka sebenarnya telah terbebas dari krisis. Tetapi bagaimana dengan mayoritas masyarakat? Jelas upah riil mereka telah menurun jauh kalau kita membandingkan perubahan harga dan perubahan pendapatan mereka.

Dari sisi inilah kita perlu melihat tepat tidaknya pencabutan berbagai subsidi saat ini. Dengan latar belakang ekonomi-politik tadi, kiranya tidak adil bila kita hanya menggunakan analisis “pasar” lalu dituntut tunduk pada hukum pasar tersebut tanpa melihat kegagalan kebijakan pemerintah untuk mengontrol anarkisme pasar. Sesungguhnya, karena kesalahan kebijakan pemerintah di masa lalu, baik yang murni dalam bentuk kesalahan perencanaan dan manajemen maupun karena praktik KKN, kini justeru makin banyak masyarakat yang tidak siap hidup tanpa subsidi atas barang-barang keburuhan yang sangat pokok. Amat disayangkan, dengan pencabutan subsidi atas barang dan jasa-jasa yang berfungsi sebagai modal produksi itu berarti pemerintah bukannya merangsang masyarakat untuk meningkatkan produktifitas, tetapi malah menambah beban masyarakat dalam berproduksi. Padahal produktifitas masyarakat yang rendah dan perekonomian yang masih lesu adalah dua variabel yang saling melemahkan. Upaya mendorong produktifitas inilah yang tidak diperlihatkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah saat ini.

Justeru yang patut dipersoalkan, selain gagalnya pemerintah mendorong produktifitas dan membebankan masyarakat untuk ikut menanggung beban fiskal, adalah kebijakan pemerintah menaikkan gaji para pejabat tinggi pemerintah dan pejabat negara menjadi sangat tinggi selama masa krisis ini. Kebijakan ini makin mendorong pejabat-pejabat negara di tingkat lokal seperti para anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten, meminta kenaikan gaji sangat tinggi. Bahkan, selain gaji mereka juga menuntut berbagai fasilitas dan kebutuhan pribadi yang dibebankan kepada negara.
Sejak reformasi – yang berarti juga sejak krisis – para anggota dewan melonjak statusnya seperti menjadi anak emas negara. Selain menerima gaji yang lumayan besar, semua kebutuhan hidupnya ditanggung, mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan tertier, ditambah lagi dengan kebutuhan isteri/suami. Berbagai keinginan tersebut memang dengan mudah bisa didapat di jaman reformasi ini lewat hak budget yang mereka miliki.

Sayangnya mereka lupa dengan kewajiban budget yang terkandung di dalam hak budget tersebut. Hak budget pada dasarnya adalah untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran publik sesuai atau tidak dengan kepentingan publik. Sementara yang terjadi, hak budget lebih banyak mereka gunakan untuk memenuhi berbagai selera pribadi. Lewat hak budget para anggota dewan merencanakan jalan-jalan ke luar negeri atas nama studi banding, mengikuti pendidikan formal untuk meraih gelar sarjana atau magister, menentukan berbagai kebutuhan sekunder dan kebutuhan tertier yang akan dibiayai lewat APBN/APBD, menuntut uang “asuransi ” antara Rp 2,5 hingga Rp 4,5 juta perbulan, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Banyak dari alasan-alasan yang digunakan untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pribadi anggota dewan tersebut yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan hak mereka sebagai anggota dewan. Ambillah contoh penggunaan anggaran oleh anggota DPRD DKI untuk membiayai pendidikan mengikuti jenjang S1 dan S2. Kegiatan pendidikan ini jelas lebih untuk kepentingan masa depan pribadi para anggota dewan dan tidak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka sebagai anggota dewan.

Alasan yang kadang-kadang menuntut kenaikan pendapatan yang terungkap secara spontan dari mulut para anggota legislatif itu adalah, karena gaji mereka jauh lebih kecil dibanding pejabat eksekutif yang dipilih lewat lembaga legislatif. Karena itu, selain menaikkan honor pokok para anggota legislatif juga belajar pada eksekutif bagaimana menciptakan berbagai item-item penerimaan tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam APBN/APBD.

Item-item seperti pendidikan tambahan dan studi banding yang menimbulkan tunjangan ekstra yang muncul itu seringkali disebutkan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka. Tetapi apakah betul program pendidikan S1 atau program magister yang memakan waktu bertahun-tahun hingga menyamai masa tugas mereka itu akan meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja mereka pada masa tugas? Menurut penulis, kegiatan ekstra itu justru bisa membuat mereka bekerja tidak optimal. Jika para anggota dewan memang berniat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka, jenis pendidikan yang perlu mereka ambil adalah kursus-kursus singkat di awal masa jabatan tentang analisis kebiijakan publik, teknik-teknik komunikasi publik, sistem anggaran dan sebagainya. Pendidikan-pendidikan singkat ini jelas terkait langsung dengan fungsi mereka sebagai anggota dewan. Sedangkan pendidikan S1 yang membutuhkan waktu sekitar lima tahun atau pendidikan S2 yang membutuhkan waktu dua setengah tahun, kegunaannya jelas untuk mereka pribadi di masa akan datang yang ketika mereka menamatkan pendidikan tersebut mereka mungkin bukan wakil rakyat lagi. Hal ini harus kita bedakan dengan pemberian fasilitas serupa bagi pegawai negeri yang mereka memang akan terus mengabdi sebagai birokrat hingga masa pensiun sehingga ilmu yang diambilnya bisa direncanakan penggunaannya untuk tugas-tugas mereka.

Para pejabat dan para politisi kita yang mendapat kesempatan menjadi pejabat negara sudah bekerja hampir tiga tahun dengan gaji dan fasilitas yang enak. Bukti tanggung jawab mereka untuk memperbaiki keadaan masyarakat belum terlihat. Hingga saat ini para politisi tidak peduli dengan politik yang masih kacau balau yang membuat ekonomi bergerak sangat lambat. Hasil kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia makin jauh di bawah Thailand dan Korea Selatan.
Ironis sekali cara berpikir dan perilaku para penentu kebijakan kita yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif yang mendapat kesempatan mengelola kehidupan negara saat ini. Gaji dan fasilitas mereka ditingkatkan sangat tinggi dengan alasan tanggung jawab mereka besar. Tetapi ketika tanggung jawab itu gagal ditunaikan, atau terlihat hasilnya sangat kecil, mereka malah membebankan kembali kepada masyarakat dengan cara menaikkan pajak dan memotong subsidi untuk komoditas publik.

Alasan bahwa pencabutan subsidi tadi adalah untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan, jelas mengandung keanehan. Masyarakat belum dapat apa-apa dari kegiatan pembangunan yang dirancang dan dijalankan, tapi masyarakat malah dikenai lagi beban pembiayaan pembangunan. Demikian juga dengan alasan yang dikatakan bahwa subsidi dari BBM dan listrik tersebut akan dilaihkan ke sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, adalah juga tidak tepat digunakan. Sebab, pembiayaan pendidikan umum dan pelayanan kesehatan umum memang sudah menjadi kewajiban pemerintah di manapun. Jika pemerintah di suatu negara tidak merasa bertanggungjawab untuk menyediakan barang dan jasa-jasa publik seperti itu sama saja artinya negara tersebut sudah betul-betul menjadi negara kapitalis jahat, yang berbeda dengan kapitalis humanis dan kapitalis rakyat.
Kalau masalahnya memang pada soal keterbatasan anggaran, mengapa para pejabat pemerintah dan pejabat negara bukannya berpikir soal efisiensi, baik itu lewat restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi sumberdaya maupun lewat upaya serius mencegah dan memerangi korupsi yang bisa menghemat anggaran triliunan rupiah? Di masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, di tengah kerumitan memikirkan pengalihan pegawai yang lembaga-lembaganya dilikuidasi, pemerintah justeru berulang-ulang melakukan reorganisasi dan gonta-ganti nama lembaga, yang mengakibatkan pengeluaran biaya tambahan. Kementerian Kehakiman dan Ham, misalnya, sudah bolak balik ganti nama, yang berakibat harus keluarnya dana miliaran rupiah untuk mengganti batu/papan nama, kop surat dan kertas dokumen, pada seluruh jaringan kantor instansi tersebut dari pusat ke daerah. Begitu juga Kementerian Pertanian dan Kehutanan.

Di masa pemerintahan Megawati sekarang sebetulnya cukup ada kemajuan dalam soal pengehamatan uang negara tadi. Namun sebetulnya masih sangat banyak peluang untuk melakukan alokasi anggaran secara hemat dan tepat. Untuk restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi sumber daya peluang itu masih terbuka baik di lembaga eksekutif dan legislatif. Misalnya, apakah pejabat yang mempeoleh fasilitas ganda masih perlu ada? Lalu pejabat yang sudah tidak jelas fungsinya, apa masih perlu dipertahankan?

Dalam soal korupsi, yang penting dicermati dalam masa transisi birokrasi menuju otonomi ataupun pada kasus-kasus reorganisasi departemen saat ini adalah, bagaimana mengawasi pengalihan aset-aset negara. Sebab, saat ini sering tercium kabar banyak aset-aset negara lenyap di tengah proses pengalihan dari instansi pusat ke instansi ke daerah. Peluang korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan dengan modus-modus seperti ini tentu sangat tinggi dalam kondisi sistem administrasi dan sistem pengawasan pemerintahan seperti sekarang. Apakah para pejabat di lembaga eksekutif maupun legislatif sudah punya agenda yang jelas soal ini?

Namun bukan hanya pihak eksekutif saja yang perlu punya kesadaran seperti itu. Di lembaga legislatif sendiri sebetulnya juga ada peluang besar. Saya ingat sebuah ide yang dilontarkan oleh seorang teman dari Kalimantan Selatan. Orangnya masih muda, sangat kritis dan punya visi. Teman ini punya pertanyaan, apa perlu jumlah anggota DPRD propinsi sebanyak yang sekarang, baik dilihat dari segi efesiensi maupun efektifitas kerja lembaga legislatif daerah tersebut? Saya pun tersentak sadar untuk mengembangkan jawaban atas pertanyaan kritisnya tadi. Ya, apa perlu? Jawaban yang rasional adalah tidak perlu. Alasannya, mereka hanya banyak tapi tidak produktif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Lebih baik jumlah mereka diciutkan tetapi surplus anggaran dari penciutan itu digunakan untuk menggaji staf ahli dan melengkapi prasarana kerja.

Di lembaga legislatif mulai dari DPR Pusat, sampai DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten, perilaku boros dan tidak peka terhadap kondisi perekonomian masyarakat tersebut juga tidak kalah menyedihkannya. Di bulan-bulan musim pembahasan anggaran dengan eksekutif daerah, mereka berkonsentrasi pada pembahasan bagaimana meningkatan gaji dan fasilitas mereka, baik fasilitas kerja maupun pribadi. Hasilnya, di banyak lembaga legislatif para anggota dewan yang terhormat itu menuai kenaikan penghasilan hampir empat ratus persen. Belum lagi kenaikan fasilitas.

Ironis sekali. Masyarakat di luar institusi negara berjuang keras mempebaiki perekonomian negara ini karena negara sedang kekurangan modal untuk mendorong perbaikan ekonomi. Mereka malah dikenai beban untuk membiayai inefesiensi kinerja lembaga dan para pejabat negara. Sementara para pejabat yang kerjanya belum jelas hasilnya, dan sebagaian sudah kenyang berjalan-jalan keliling tanpa hasil memadai, memperoleh peningkatan kesejahteraan yang sangat tinggi.

Sejauh ini perubahan politik lebih banyak digunakan untuk mengambil kesempatan oleh sejumlah elit untuk akselerasi mobilitas sosial, terutama mereka yang terjun ke politik praktis. Para politisi memanfaatkan reformasi sebagai peluang untuk mendapatkan kekuasaan dan memanfaatkan pengaruh. Tapi sayangnya, kini muncul kecenderungan menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang meluas itu untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan kesenangan pribadi.

Pada satu sisi, institusi negara mereka peralat untuk membuat kebijakan yang membebani rakyat, seperti kebijakan kenaikan BBM, TDL, telepon dan sebagainya. Pada sisi lain, mereka memeras negara untuk memperkaya diri, lebih dari sekedar untuk menyesuaikan kemampuan mereka membayar barang-barang publik tadi. Sayangnya, jarang sekali pejabat pemerintah dan pejabat negara kita mau berkaca dalam soal ini.

Jawa Pos, 26 Januari 2002